Sekolah yang diperbolehkan untuk kegiatan tatap muka adalah sekolah yang berada di zona hijau. Selain itu, sekolah juga perlu untuk mendapatkan izin dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah (Pemda).
“Tahun ajaran 2020/2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap Juli 2020 dan jadwal itu tidak mengubah apapun metode pembelajaran dan kita tidak mengubah kalender pembelajaran. Kami sudah mengambil keputusan, untuk zona kuning, oranye, dan merah itu punya risiko penyebaran Covid-19, itu dilarang melakukan metode pembelajaran tatap muka,” terang Nadiem dalam konferensi pers virtual, Senin (15/6).
Saat ini terdapat 429 kabupaten/kota atau 94 persen peserta didik berada di zona kuning, oranye dan merah di seluruh Indonesia. Sedangkan, yang berada di zona hijau hanya sebesar 6 persen dari peserta didik. Wilayah zona hijau adalah 85 kabupaten/kota.
“Sebanyak 94 persen daripada peserta didik di pendidikan dini, dasar, dan menengah tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka, yang 6 persen di zona hijau itu yang kami memperbolehkan Pemda mengambil keputusan untuk memperbolehkan sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka. Tapi, tetap dengan protokol yang sangat ketat,” tambahnya.
Terdapat tiga kriteria bagaimana sekolah dapat kembali melakukan pembelajaran tatap muka di masa transisi ini. Pertama, kabupaten/kota tentunya harus zona hijau sesuai yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Kedua, Pemda harus memberikan izin. Pemda harus setuju. Dan, ketiga satuan pendidikan atau sekolahnya sudah memenuhi semua ceklis (persyaratan) daripada persiapan pembelajaran tatap muka,” imbuh Nadiem.
Selain itu, ada syarat lain yang tak kalah penting dan menjadi pertimbangan. Yakni ada persetujuan dari orang tua siswa apabila sekolah di zona hijau melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
