Komandan GNM: Siapa Berani dan Bertekad Nasionalisasi Migas Itulah Pahlawan Bangsa

Jakarta,  - Pasca krisis moneter pada tahun 1997/1998, utang luar negeri (ULN) Pemerintah Indonesia membengkak dalam jumlah sangat besar. Sebelum krisis, jumlah ULN Pemerintah masih sekitar US$ 53,8 miliar. Karena Pemerintah terus menambah pembuatan ULN baru, jumlahnya membengkak menjadi sekitar US$ 117,790 miliar pada April 2013. Jika ditambah dengan Surat Berharga Negara (SBN), secara keseluruhan total utang Pemerintah Indonesia hingga April 2013 telah mencapai Rp. 2.023,72 triliun. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia saat ini harus menanggung beban utang bangsa sebesar Rp. 8,5juta. Pada akhir tahun 2004 utang Indonesia masih sekitar Rp 1.299,50 trilliun, namun periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden, utang naik Rp. 724,22 trilliun. ULN Indonesia periode 2007-2011 terus naik, dari Rp. 1.385,55 triliun menjadi Rp 1.804,37 triliun. Kemudian, Desember 2012, ULN Indonesia mencapai Rp. 1,850 triliun.

Total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pada tahun 2005 mencapai Rp. 126.768 triliun, atau sekitar 24,8 persen dari total belanja negara yang berjumlah Rp. 509.632 triliun. Pada tahun 2013, Pemerintah merencanakan membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp. 299,708 triliun, atau sekitar 17,3 persen dari total belanja negara pada APBNP 2013 yang berjumlah Rp. 1.726,2 triliun. Sementara total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri sejak 2005-2012 telah mencapai Rp. 1.584,879 triliun. Jika Pemerintah selalu menjadikan subsidi BBM sebagai kambing hitam, maka sebenarnya lewat pembayaran utang, Pemerintah terus memberikan subsidi kepada pihak asing dan orang kaya pemilik SBN dengan imbal hasil yang tinggi, serta sejumlah perbankan yang menikmati pembayaran bunga obligasi rekap. Karena bisnis utang adalah bisnis komisi, maka buruknya pengelolaan utang bukan tidak mungkin merupakan kesengajaan untuk menciptakan celah korupsi.

Hal ini kontras dengan porsi anggaran kemiskinan yang hanya mencapai Rp. 23 triliun pada tahun 2005, atau hanya sekitar 4,5 persen dari total belanja negara. Pada tahun 2013 total anggaran kemiskinan berjumlah Rp. 115,5 triliun, atau hanya sekitar 6,7 persen dari total belanja negara. Hingga tahun 2009 terakhir, besaran penyerapan APBN kita tidak lebih dari 25 Persen. Salah satu penyebab menumpuknya ULN Indonesia adalah kebiasaan para diplomat Indonesia yang rajin mengajukan utang karena mereka mendapat komisi. Padahal pengelolaan utang itu juga tidak efesien. Menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merilis laporan, bahwa Pemerintah belum mampu mengelola utang dengan efektif. Kerja Pemerintah yang buruk karena sederet faktor, diantara perbuatan aparatur negara dari akibat banyaknya korupsi yang sekarang berlangsung secara sistemik. Ketua BPK Hadi Purnomo, melaporkan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR 1 Oktober 2013 silam, di mana terjadi 2.854 kasus penyimpangan yang terjadi di instansi pusat dan daerah dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 46,24 triliun.

ULN Indonesia sebesar Rp. 2.023,72 triliun itu memang merupakan warisan sejak zaman Bung Karno dan Pak Harto. Namun pemerintahan SBY merupakan rezim yang jumlah utangnya paling besar. Hanya dalam waktu 9 tahun menjabat sebagai presiden, utang yang diperoleh pemerintahan SBY mencapai Rp. 724,22 triliun. Utang itu baru mungkin bisa dilunasi 45- 65 tahun mendatang. Itu pun dengan syarat, mulai sekarang Indonesia menghentikan utang dan harus berusaha mencari sumber pendanaan pembangunan lain selain utang. Sementara utang dipakai atau tidak, bunga, fee, cicilan, meskipun utang itu tidak terpakai tetapi Pemerintah tetap punya kewajiban membayarnya. Penyimpangan yang terjadi ini menjadi sumber korupsi yang terus berkembang biak secara massif. Inilah yang mengakibatkan Indonesia perlahan-lahan akan menuju negara gagal (failed state). Sebab utang hanyalah untuk kepentingan para pejabat yang korup, sementara rakyat harus menanggung beban utang. Memang utang merupakan satu satunya jalan bagi Presiden SBY untuk bertahan dari pukulan krisis global, terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US$) dan mata uang asing lainnya. Namun utang yang semakin menggunung akan menjadi beban bagi rakyat dan resiko yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

Sekalipun para pengamat ekonomi mengatakan jumlah utang Indonesia yang sudah mencapai 60 persen dari produk domestik brutto (PDB), tetap masih dinilai aman karena dianggap belum mencapai 100 persen dari PDB. Tetapi, jumlah utang yang sudah mencapai 60 persen dari PDB itu, sudah menjadi ancaman. Indonesia yang selalu dibanggakan dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2012 yang stabil, diatas rata-rata 6 persen oleh Pemerintah Presiden SBY, kenyataan pertumbuhan ekonomi itu, hanya diakibatkan faktor konsumsi yang terus meningkat termasuk impor barang-barang mewah, yang sekarang ini menyumbang inflasi tertinggi. Realitanya, ekspor Indonesia juga negatif, karena Indonesia tak mampu menghasilkan produk manufuktur yang bisa dijual keluar negeri.

Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sangat prihatin dengan kegagalan Presiden SBY dalam membangun ekonomi, memperkuat pertanian, membangun infrastruktur, dan mengentaskan kemiskinan, yang telah menjadikan rakyat Indonesia sebagai tumbal atas kegagalan tersebut. Jerih payah, kerja keras, keringat, darah, rakyat Indonesia habis disetorkan untuk membayar bunga, fee, dan cicilan utang. Sementara aparatur negara dan elite politik setiap hari sibuk menggarong uang rakyat, untuk memperkaya diri pribadi, keluarga, bahkan untuk setoran ke partai politiknya. Mereka sudah tidak peduli atas nasib masa depan bangsa dan negara. Presiden dan wakil rakyat di DPR, tidak peduli pada negara yang semakin jatuh dalam cengkraman imperialis dan kubangan neoliberalis.

Oleh karena itu, GNM menyerukan kepada para pemuda, mahasiswa, dan aktivis pergerakan di seluruh tanah-air bertepatan momentum memperingati Hari Pahlawan Ke-68, untuk bersatu padu dan berjuang bersama-sama menyuarakan nasionalisasi migas. GNM berkeyakinan siapa berani dan bertekad memperjuangkan nasionalisasi migas, itulah pahlawan bangsa pada dimensi kekinian yang sejati. Hal ini untuk menjawab tentang ULN Indonesia per Oktober 2013 yang sudah mencapai Rp. 2.273,76 triliun, melebihi dari pendapatan negara Rp. 1.502 triliun dalam APBN 2013, yang mungkin baru bisa dilunasi lebih dari setengah abad mendatang. Itu pun dengan syarat, mulai sekarang Indonesia menghentikan utang dan harus berusaha mencari sumber pendanaan pembangunan lain selain utang.

Kita belumlah lupa atas pernyataan Ketua KPK Abraham Samad baik di forum Rakernas III PDI Perjuangan di Ancol maupun di acara Dialog Kebangsaan bersama kaum buruh dan tani di Gelora Bung Karno, yang menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Dari 45 blok migas yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen dikuasai kepemilikan asing. Dalam perhitungan KPK, bila ditotal, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp. 20.000 triliun. Dan bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp. 20 juta. Atas semua itu, Ketua KPK mendorong agar Pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya.

Bahkan, mantan Ketua MPR Amien Rais saat melepas mudik bareng PAN di Senayan mengeluarkan pernyataan siapapun Capres 2014, yang terpenting baginya adalah mereka mampu melakukan renegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Kalau ada Presiden yang berani dan bertekad melakukan negosiasi ulang terhadap kontrak karya migas dan bagi hasil non migas, seperti di Amerika Latin, Amien akan mendukungnya. Rujukan dari Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Ketua MPR Amien Rais diharapkan menjadi dorongan kuat para pemuda, mahasiswa, dan aktivis di seluruh tanah-air untuk tidak ragu-ragu memperjuangkan nasionalisasi migas. Keberhasilan dari perjuangan itulah, bagi para pelakunya, GNM sebut sebagai Pahlawan Bangsa. (Komandan GNM, Binsar Effendi Hutabarat)